kalo udah baca silahkan kasih komentar...Bebas asal tidak SARA.Thanks. Buat sementara bakal diposting 1 minggu sekali...
Setiap RE-POST akan ditampilkan sumber aslinya,,jadi mohon bagi yang repost tulisan saya juga menampilkan sumber ini...JANGAN MEMBAJAK!!!
(jika anda ingin me-repost. harap memberi komen. lalu saya akan mengirimnya melalui email anda.hatur nuhun)

Sumber Hukum

Hukum terbentuk didasarkan pada sumber-sumber hukum yang mengikat pada masyarakat. Adapun sumber hukum adalah:

a) Undang-Undang
Menurut van Apeldoorn (1986:92), undang-undang ialah tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum. Jadi undang-undang adalah peraturan yang memiliki posisi yang sangat kuat, karena undang-undang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebagai sebuah sumber hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang memiliki sebuah tingkatan tersendiri, tergantung dari tingkatan pemerintah yang menetapkannya. Dan undang-undang yang memiliki tingkatan lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Di Indonesia, hal ini disebut “Tata Urutan Perundang-Undangan”.
Dalam hal berlakunya, undang-undang mulai berlaku pada saat disahkannya undang-undang tersebut. Sedangkan sebuah undang-undang dianggap tidak berlaku apabila:
• Jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut telah berakhir
• Keadaan atau hal yang diatur dalam undang-undang tersebut sudah tidak ada lagi.
• Undang-undang tersebut dicabut oleh instansi yang membuat atau yang lebih tinggi.
• Telah ditetapkan undang-undang baru dengan maksud merubah atau menghapus undang-undang tersebut.

b) Kebiasaan (adat)
Kebiasaan ialah sebuah tindakan yang rutin diaksanakan. Jika suatu kebiasaan tertentu dari seseorang dianggap baik oleh masyarakatnya, maka kebiasaan itu bisa saja ditiru oleh masyarakat tersebut. Akhirnya kebiasaan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah sumber hukum dan setiap tindakan yang berlawanan dengannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

c) Traktat
Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warganegara dari masing-masing negara yang melakukan perjanjian. Meskipun traktat termasuk dalam bidang hukum internasional, tetapi traktat dapat menjadi sumber hokum formil dari hukum tata negara, sepanjang traktat atau perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara-negara yang masing-masing terikat didalamnya. Bentuknya tidak selalu tertulis, karena kemungkinan terjadi bahwa perjanjian itu hanya diadakan pertukaran nota atau surat saja.
Traktat atau perjanjian itu terdiri dari beberapa macam, yaitu:
v Traktat Bilateral
Traktat atau perjanjian yang dilakukan antara dua negara.
v Traktat Multilateral
Traktat atau perjanjian yang diadakan antara lebih dari dua negara.
v Traktat Kolektif/ Traktat Terbuka
Traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang awalnya tidak turut melakukan perjanjian untuk menjadi anggota perjanjian itu.

Dalam lapangan hukum proses pembuatan traktat atau perjanjian sampai mengikat kedua negara atau lebih dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu:
• Perundingan adalah pembicaraan yang diadakan tentang masalah yang menyangkut kepentingan masing-masing negara. Perundingan itu merupakan tindakan persiapan untuk membuat suatu traktat.
• Jika para pihak telah memperoleh kata sepakat, maka penetapan-penetapan pokok dari hasil perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara, karena naskah tersebut masih memerlukanpersetujuan lebih lanjut dari parlemen negara masing-masing. Kemudian masing-masing parlemen masih mengadakan perubahan-perubahan terhadap naskah tersebut. (persetujuan masing-masing parlemen dari pihak bersangkutan)
• Setelah disetujui oleh parlemen masing-masing negara kemudian dilakukan pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing kepala negara.
• Keputusan yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak kemudian di umumkan.

d) Yurisprudensi
Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim salanjutnya pada masalah yang sama. Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam:
Ø Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari :
o Putusan perdamaian
o Putusan pengadilan negeri yang tidak di banding
o Putusan pengadilan tinggi yang tidak di kasasi
o Seluruh putusan Mahkamah Agung.
Ø Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

DAFTAR PUSTAKA
1. Adiwinata, S. 1997. Penuntun Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pasundan Law Faculty Press.
2. Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Hukum Indonesia Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
3. Koesoemahatmadja, R.D.H. 1972. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni
4. Van Apeldoorn, L.J. Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht. Tanpa Tahun. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Pengantar Ilmu Hukum. 1986. Jakarta: PT Pradnya Paramita
5. Van Kaan, J dan Beekhuis, J.H. Tanpa Tahun. Inleiding Tot de Rechtswetenschap (De Reven F Bohn N.V. Haarlem). Diterjemahkan oleh Moh. O. Masdoeki. Pengantar Ilmu Hukum. 1983. Jakarta: Pustaka Sarjana

0 komentar: